121 Kebijakan dalam 21 Bulan, Ini Isi Sidang Tahunan MPR

Di Sidang Tahunan MPR yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menaruh satu angka di tengah pidato kenegaraannya: 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan. Dia menghitungnya sendiri dari podium — kira-kira satu keputusan besar setiap lima hari. Angka itu jadi bingkai untuk seluruh laporan pemerintah menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Tapi yang paling banyak ditonton orang justru terjadi setelah mikrofon dimatikan. Sekitar pukul 11.49 WIB, Prabowo turun dari podium dan menyapa deretan tamu negara. Sampai di depan Joko Widodo, dia memberi hormat lebih dulu. Jokowi balas hormat, keduanya bersalaman, mengobrol pendek, lalu tertawa. Jokowi menutupnya dengan acungan jempol. Prabowo lanjut menyalami Boediono, Surya Paloh, Ketua DPD Sultan Najamuddin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Suasana hangat itu punya pasangan yang jauh lebih dingin: angka. Sore harinya, di Rapat Paripurna DPR pembuka Tahun Sidang 2026-2027, presiden yang sama menyerahkan Nota Keuangan dan RUU APBN 2027 — dokumen yang akan menentukan berapa besar negara boleh berutang tahun depan, dan seberapa longgar belanja yang membiayai program-program yang tadi pagi dia banggakan.

Momen Hormat di Depan Kursi Tamu Negara

Hormat militer bukan gestur biasa antara presiden dan mantan presiden. Prabowo memakainya lebih dulu, bukan sebagai penerima, dan Jokowi membalas dengan bentuk yang sama sebelum tangan mereka bertemu. Menurut laporan detikcom, keduanya sempat berbincang singkat dan sama-sama tertawa di depan kursi undangan. ANTARA mencatat sejumlah mantan wakil presiden juga hadir di ruangan itu, termasuk Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin. Kompas.com menyebut ada momen ringan lain sepanjang pagi itu, saat Prabowo membaca daftar sapaan dan tanpa sengaja menyapa dirinya sendiri.

Angka yang Dipakai Prabowo untuk Mengukur Diri

Selain hitungan 121 kebijakan, laporan ANTARA menyebut pemerintah mengklaim kenaikan dividen BUMN sekitar 67 persen, realisasi investasi menyentuh Rp1.931 triliun, dan perbaikan swasembada di delapan kelompok komoditas pangan. Prabowo juga menyebut empat pegangan pemerintahannya: setia pada UUD 1945, menjaga kekayaan nasional untuk rakyat, cepat menuntaskan kesulitan warga, dan memilih kebijakan yang menguntungkan generasi sekarang sekaligus generasi berikutnya.

"Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai," ujar Prabowo, seperti dikutip ANTARA.

Apa Arti Sidang Tahunan MPR bagi Dompet Anda

Pidato pagi mengurus citra; pidato sore mengurus uang Anda. RUU APBN 2027 yang mulai dibahas hari ini akan mengatur tarif dan target pajak, besaran subsidi, anggaran kesehatan dan pendidikan, sampai ruang gerak pemerintah kalau harga pangan atau kurs bergerak liar. Tiga hal berikut yang paling terasa sampai ke belanja rumah tangga.

Defisit Dipangkas Dibanding APBN 2026

Kesepakatan KEM-PPKF antara pemerintah dan DPR memasang defisit 2027 di kisaran 1,8 sampai 2,4 persen PDB. Bandingkan dengan APBN 2026 yang dipatok Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB, dan realisasi 2025 yang sempat melebar ke 2,92 persen. Artinya pemerintah menjanjikan rem, bukan gas. Batas legalnya sendiri 3 persen PDB, jadi ruang yang ditinggalkan tahun depan relatif tipis.

Belanja Diikat di Kisaran 14,8 Persen PDB

Belanja negara 2027 dirancang sekitar 14,80 persen PDB, dengan pendapatan 12,01 hingga 12,40 persen PDB. Pendanaan Program Kerja Prioritas Nasional disebut berada di rentang Rp1.720 triliun sampai Rp1.896 triliun. Selisih antara ambisi program dan kemampuan menarik pajak itulah yang menentukan apakah subsidi bertahan atau dipersempit.

Asumsi Kurs dan Target Pertumbuhan

Beberapa media ekonomi, termasuk Okezone, melaporkan target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dan asumsi rupiah di sekitar Rp16.800 per dolar AS dalam rancangan tahun depan. Asumsi kurs terdengar teknis, tapi dampaknya nyata: dia ikut menentukan harga BBM impor, pupuk, obat, dan cicilan utang pemerintah dalam valas.

Beda Suasana dengan Agustus Tahun Lalu

Sidang Tahunan MPR tahun lalu juga ditutup jempol Jokowi. Bedanya, sorotan saat itu jatuh pada keputusan Prabowo menggugurkan tradisi baju adat di ruang sidang, seperti dilaporkan Kompas.com. Tahun ini bahannya lebih substantif: pemerintah sudah punya rekam jejak 21 bulan untuk dinilai, dan angka defisit yang mengetat memberi sinyal bahwa fase belanja besar mulai dikoreksi. Gestur hangatnya sama, taruhannya tidak.

Yang Perlu Dipantau Sampai Oktober

Yang menentukan bukan pidatonya, melainkan pembahasan RUU APBN 2027 di DPR beberapa pekan ke depan — angka di atas kertas hari ini masih bisa berubah sebelum diketuk. Pantau tiga hal: apakah target penerimaan pajak realistis atau kembali meleset, apakah subsidi energi dan pangan dipertahankan, dan apakah defisit benar-benar bertahan di bawah 2,4 persen setelah semua kementerian menitipkan tambahan. Kalau Anda pelaku UMKM atau punya cicilan, dua asumsi yang layak dicatat adalah kurs dan target pertumbuhan; keduanya jadi dasar proyeksi bunga dan harga tahun depan. Simpan angkanya sekarang, lalu bandingkan lagi saat APBN 2027 disahkan.